Jelang Pilkada, KPUD Kabupaten Sukabumi Dinilai Tidak Netral Dalam Perekrutan PPK

GELORAKAN.COM, -- KPUD Kabupaten Sukabumi dinilai tidak netral dalam perekrutan PPK oleh sejumlah Ormas dan LSM menjelang Pilkada di Kabupaten Sukabumi.

Sejumlah Ormas dan LSM Sukabumi yang mengatasnamakan KOALISI 11 menyebutkan KPU Kabupaten Sukabumi dinilai telah gagal netral dalam rekrutmen PPK. Menjelang Pilkada 2024.Sabtu (18/5/2024)

Fery Permana, Juru Bicara dari Koalisi 11 menyatakan, dalam pemilihan tersebut selayaknya para komisioner KPU Kabupaten Sukabumi harus objektif.

“Namun kenyataan malah sebaliknya. Pasca pengumuman hasil test terindikasi kuat bahwa KPU Kabupaten Sukabumi tidak mengedepankan nilai-nilai netralitas yang seharusnya ditunjukan oleh komisionernya,” kata Fery Purnama Jum’at (17/5/2024).

Baca Juga : Dasco Akhirnya Bocorkan Soal Pembahasan Terkait Pengisian Kabinet

Menurut Fery, ketidaknetralan terlihat sangat sangat jelas seperti hasil Computer Assisted Test (CAT) peserta yang mendapatkan nilai tertinggi namun gugur saat di sesi tes wawancara.

“Peserta yang mendapat nilai tertinggi di tes CAT seharusnya di pertahankan karena itu modal dasar peserta memahami regulasi dan teknis,” ujarnya.

Disampaikan pula olehnya terdapat dugaan penilaian yang tidak menggunakan keterbukaan publik dimana publik dapat memberikan masukan terkait yang lolos di PPK terdapat nama yang pernah mendaftar di pencalonan legislatif dari salah satu partai lolos menjadi PPK di Kecamatan Cidadap.

Baca Juga : Wahyu Nugraha Pemilik Rumah yang Dieksekusi Hanya Minta Keadilan

Lanjutnya, Yang tak kalah mengherankan, apa jadinya Pilkada di Kabupaten Sukabumi jika dalam proses rekrutmen badan AD HOC nya saja sudah tidak netral. Berdasarkan hasil temuan dilapangkan Koalisi 11 yang terdiri dari sejumlah ormas dan LSM akan menggelar aksi damai ke KPU Kabupaten Sukabumi.

“Dengan kejadian itu kami akan melakukan aksi damai ke KPU untuk meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit berkaitan dengan hal tersebut mengingat kegiatan tersebut menggunakan anggaran negara dengan penuh formalitas. Kami dari Aliansi 11 akan melakukan unjuk rasa damai dengan temuan tersebut ke KPU dalam waktu dekat ini,” pungkas Fery Permana.***