 |
| Audiensi delapan Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Cimahi dengan Komisi IV DPRD Kota Cimahi. |
NYARINK.COM - Ketua Komisi IV DPRD kota Cimahi, Ayis Laviyanto, membenarkan jika pihaknya telah menerima delapan Ormas dan Lsm ke kantor DPRD. Kedatangannya, ingin mempertanyakan beberapa hal terkait PPDB dan dana Covid-19.
“Betul, kami kedatangan delapan gabungan Ormas dan LSM Kota Cimahi. Para ormas itu ingin menyampaikan aspirasi atau aduan dari masyarakat diantaranya terkait PPDB dan dana covid-19,” terang Ayis, di kantor DPRD Kota Cimahi, Selasa (27/7/2021).
Ayis menyebut, aspirasi yang mereka sampaikan tadi antara lain, mengenai zonasi, jual beli bangku, seragam, daftar ulang dan penahanan ijazah. Pihaknya, sangat mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih atas semua laporannya.
“ Kami ucapkan terima kasih atas laporannya, tapi saya mohon permasalahan PPDB ini, baiknya ditunjang dengan data yang valid. Sehingga kami bisa menindaklanjuti dengan gampang,” ungkap Ayis.
Sementara Ketua Manggala Garuda Putih Kota Cimahi, Diki menegaskan, pihaknya tidak ingin lagi melihat indikasi kecurangan dan KKN setiap jelang PPDB.
“Saya minta dinas terkait agar lebih memperhatikan on lagi, jangan sampai ada indikasi KKN,” harap Diki
Sementara, Ade Irwan Suryana menambahkan dengan adanya PPDB, masyarakat harusnya diberikan edukasi agar orang tua calon murid sendiri memahami. Sehingga tidak memaksakan diri agar masuk ke salah satu sekolah yang diinginkan.
“Dari temuan dilapangan banyak orangtua yang menggunakan tangan orang lain atau menggunakan rekomendasi dan ada juga yang menggunakan surat domisili palsu, untuk saya meminta pihak legislator mengawasi pengawasan," ucapnya.
Lebih lanjut, Dedi Supriyadi Ketua Umum Cobra menyampaikan sampai saat ini masih banyak kasus jual beli bangku. Belum lagi yang meminta sumbangan.Untik itu, Ia meminta dinas terkasi untuk mensosialisasikan dana bos.
Dari semuanya, Ketua Briges Kota Cimahi, Ari, meminta pihak legislator agar segera merealisasikan aspirasi yang telah disampaikan Ormas LSM Kota Cimahi ini.
Hal senada juga disampaikan, Ketua KKJN, Sri Wahyudi, pihaknya masih banyak menerima dan mendengar aduan dari masyarakat terkait masalah sistem pembayaran keperluan sekolah.
“ Kami mohon para dewan terjun ke lapangan agar mengetahui sistem nya bagaimana, jadi nantinya masyarakat tidak ada lagi yang dirugikan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu semua, Lilis Yusniawati anggota Komisi asal Fraksi Demokrat meminta Sekwan untuk menghadirkan dinas terkait. Mereka nanti harus mendengar keluh kesah masyarakat, seperti apa yang sudah disampaikan oleh gabungan Ormas dan LSM tadi.
“Minggu depan kami akan menghadirkan dinas dinas terkait untuk menyelesaikan masalah semua ini." Tutupnya. (ink21)
