BANDUNG, NYARINK.COM -- Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) intens mematangkan rencana pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan. Nantinya, pusat komando tersebut berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jabar.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, landasan pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar adalah adanya kebutuhan melakukan digitalisasi data, baik mengenai pangan dan gizi.
"Sambil menunggu UPTD berproses saya minta proses jalan terus. Lakukan upaya kontrak kerja kepada personel yang akan membangun ini," kata Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- saat memberikan arahan kepada Tim Penyusun Pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Kang Emil menjelaskan, pusat komando ketahanan pangan yang akan dilengkapi dengan teknologi, informasi, dan komunikasi, tersebut berfungsi sebagai sistem kewaspadaan atau early warning system supaya daerah rawan pangan dan potensi bencana bisa diketahui secara cepat.
"Dengan begini saya bisa tahu daerah mana yang rawan pangan dengan membuat zonasi warna, seperti zonasi kewaspadaan COVID-19. Tantangan terbesarnya adalah mengambil data pangan dari daerah yang sudah harus online," ucapnya.
"Saya ingin sistemnya secanggih aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) yang mudah dan sangat informatif," imbuhnya.
Selain itu, Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar berfungsi untuk mendata distribusi dan kemampuan akses pangan masyarakat, terutama komoditas pokok. Tak hanya itu, sistem informasi tersebut akan memuat data lokasi lahan yang bisa digarap oleh petani milenial.
"Ini juga akan mendukung program Petani Milenial, di mana mereka akan menggarap lahan yang direkomendasikan oleh pusat komando ini yang sudah tahu daerah mana yang cocok," katanya.
Menurut Kang Emil, pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar sesuai dengan visi Jabar Juara Lahir Bantin dengan Inovasi dan Kolaborasi.
"Isinya inovasi dan kerjanya kolaborasi, ini menandakan bahwa urusan pembangunan ini tidak melulu domain pemerintah," ucapnya.(Humas/Ink20)
